Bangka , Sumsel Pos -Kecelakaan kerja memilukan kembali mengguncang sektor pertambangan di Indonesia, kali ini terjadi di kawasan pemukiman dan lahan tambang di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Longsor yang menerjang lokasi aktivitas penambangan timah pada Senin (2/2/2026) menyebabkan tujuh pekerja tertimbun material tanah dan batuan bersama satu unit ekskavator yang sedang beroperasi.
KONDISI TERKINI DARI LAPANGAN
Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan masyarakat telah melakukan operasi pencarian dan evakuasi selama lebih dari 12 jam berturut-turut. Hingga pukul 20.00 WIB, sebanyak tiga pekerja telah berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungailiat. Sayangnya, salah satu korban dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit, sementara dua lainnya dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif.
Keempat pekerja yang masih hilang diperkirakan berada di zona tengah tumpukan longsor dengan ketebalan material mencapai 3-5 meter. Operasional pencarian menghadapi kendala serius akibat kondisi tanah yang sangat labil akibat genangan air dari karakteristik lahan rawa di sekitar lokasi, yang meningkatkan risiko longsor susulan. Tim juga harus bekerja secara hati-hati untuk menghindari merusak struktur alat berat yang tertimbun, yang diperkirakan bisa menjadi bukti penting dalam penyelidikan penyebab kejadian.
PROFIL KORBAN DAN STATUS KERJA
Dari data awal yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, seluruh tujuh pekerja yang terkena dampak merupakan warga asal Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan rentang usia antara 25 hingga 42 tahun. Mereka bekerja di lokasi tersebut dalam status yang belum jelas – sebagian diketahui merupakan tenaga harian lepas tanpa kontrak kerja resmi, sementara tiga lainnya mengaku sebagai karyawan kontrak dari sebuah perusahaan subkontraktor yang belum diidentifikasi.
Informasi yang diperoleh dari keluarga korban menyebutkan, para pekerja tidak pernah mendapatkan pelatihan keselamatan kerja resmi atau perlengkapan pelindung diri (P3K) yang memadai. Bahkan, beberapa keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersayangnya di lokasi tambang tersebut. Identitas lengkap korban akan diumumkan setelah proses konfirmasi dan pemberitahuan kepada keluarga selesai.
PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN YANG KURANG MEMADAI
Analisis awal dari tim teknis Badan Pengawas Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan Ditjen Pengendalian Pengelolaan Bahan Galian Mineral dan Batubara (Ditjen P2MGB) menunjukkan bahwa lokasi kejadian memiliki risiko tinggi longsor yang seharusnya dapat diantisipasi. Aktivitas penambangan menggunakan mesin dompong dan ekskavator dilakukan di lubang dengan kedalaman sekitar 8 meter, tanpa adanya sistem penguatan dinding lubang atau pemantauan geoteknis tanah secara berkala.
"Sistem pengelolaan risiko di lokasi ini terlihat sangat minim. Tidak ada tanda-tanda adanya pengawasan teknis yang memadai, bahkan tidak ditemukan dokumentasi pemeriksaan keselamatan berkala yang seharusnya dilakukan sebelum operasional setiap hari," ujar salah satu ahli geoteknik yang terlibat dalam penyelidikan, pada kondisi tidak mau disebutkan namanya.
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan juga dinilai belum berjalan dengan baik. Beberapa saksi mata menyatakan bahwa alat berat sering digunakan di area yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, dan pekerja sering diminta untuk bekerja dalam jam yang melebihi batas aman tanpa izin istirahat yang cukup.
TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN YANG TERKENA KRISE
Sampai berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Timah sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kawasan tersebut belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian. Sementara itu, aparat kepolisian dan Ditjen P2MGB masih dalam proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan terhadap dokumen izin operasional tambang.
Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa lokasi kejadian merupakan bagian dari area kerja yang dikelola oleh subkontraktor, namun belum dapat dipastikan apakah subkontraktor tersebut memiliki izin operasional yang sah atau telah memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Minimnya transparansi pascakejadian telah memicu kemarahan publik, terutama karena ini bukan merupakan kasus pertama yang terjadi di wilayah pertambangan di Bangka.
Sejak tahun 2023, setidaknya telah terjadi 17 kasus kecelakaan serius di sektor pertambangan di Provinsi Bangka Belitung, dengan total korban jiwa mencapai 23 orang. Namun, hingga saat ini belum ada langkah nyata dari pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan risiko di sektor ini.
PANGGILAN AKSI UNTUK PERUBAHAN
Tragedi di Pemali bukan sekadar peristiwa tunggal yang disebabkan oleh faktor alam semata, melainkan akumulasi dari kelemahan sistem pengelolaan, pengawasan yang lemah, dan kurangnya perhatian terhadap keselamatan pekerja. Perlunya evaluasi menyeluruh terhadap peraturan pertambangan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran keselamatan kerja, serta peningkatan kualitas pelatihan dan perlindungan bagi pekerja tambang menjadi tuntutan yang tidak bisa lagi ditunda.
"Kita tidak bisa terus mengulang tragedi yang sama berulang kali. Setiap korban jiwa adalah bukti kegagalan sistem yang harus segera diperbaiki," tegas seorang aktivis dari Serikat Pekerja Tambang Indonesia (SPTI) Cabang Bangka Belitung.
Tim Monitoring Pers dan Media (MPP) akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan melakukan pantauan terhadap proses penyelidikan serta langkah tindak lanjut yang akan diambil oleh pihak terkait.
