JAKARTA, Sumsel Pos - Sejumlah massa yang tergabung dalam Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI terkait keterlambatan pencairan bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2026.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan transparansi penyaluran Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang hingga Februari 2026 disebut belum terealisasi.
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menyatakan keterlambatan pencairan bansos berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar kelompok rentan di ibu kota.
“Kami meminta kejelasan jadwal pencairan serta dasar kebijakan yang menyebabkan keterlambatan. Ini menyangkut hak masyarakat yang sangat membutuhkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
*Layangkan Permohonan Audiensi*
Selain aksi lapangan, KAMAKSI juga melayangkan surat resmi permohonan audiensi kepada Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin. Surat tertanggal 10 Februari 2026 itu berisi permintaan klarifikasi sekaligus permintaan data terkait penyaluran bansos.
Beberapa poin yang diminta antara lain:
1. Data penerima KAJ, KLJ, dan KPDJ Tahun Anggaran 2026;
2. Timeline resmi pencairan periode Januari–Maret 2026;
3. Dasar hukum yang menjadi alasan keterlambatan;
4. Realisasi anggaran bansos 2025 dan rencana anggaran 2026;
5. Data pengadaan serta distribusi alat bantu disabilitas 2024–2026;
6. Mekanisme pengawasan internal penyaluran bansos.
KAMAKSI menegaskan audiensi diperlukan untuk memastikan kebijakan sosial berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Surat tersebut turut ditembuskan kepada Gubernur DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik.
AR
