Bangka Belitung - Puluhan miliar rupiah bukan sekadar deretan angka di atas kertas audit. Itu adalah keringat buruh, pajak pedagang pasar, dan harapan warga Pangkalpinang yang dikonversi menjadi tiket pesawat dan hotel mewah oleh mereka yang mengaku "wakil rakyat". Sangat memuakkan ketika kursi empuk DPRD yang seharusnya menjadi tempat merumuskan nasib rakyat, justru dijadikan batu loncatan untuk merampok uang negara secara halus melalui modus perjalanan dinas.
Kejahatan di balik stempel resmi, kita harus berhenti menyebut ini sebagai "masalah administrasi". Ini adalah pencurian sistematis. Menggunakan celah SPPD untuk memperkaya diri adalah bentuk pengkhianatan paling rendah.
Di saat warga Pangkalpinang harus memutar otak demi sesuap nasi, para elit ini justru sibuk memutar SPPD demi gaya hidup. Transparansi yang macet hari ini adalah bukti nyata bahwa ada bau busuk yang sedang coba ditutupi rapat-rapat.
Kejari Pangkalpinang sedang menegakkan hukum atau sedang tidur?
Mata masyarakat kini tertuju tajam pada gedung Kejari. Jangan sampai hukum di Pangkalpinang hanya tajam ke bawah tapi tumpul saat berhadapan dengan kerah putih.
Jika kasus ini berakhir dengan "salam tempel" atau pengembalian uang tanpa proses pidana yang menjerakan, maka jangan salahkan rakyat jika mereka menganggap hukum hanyalah sebuah sandiwara. Hukum tidak boleh menjadi alat tawar-menawar. Kejaksaan punya pilihan, menjadi pahlawan rakyat atau menjadi pelindung para tikus kantor.
Rakyat tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang bekerja dan siapa yang hanya pandai bersandiwara saat pemilu. Setiap rupiah yang dikorupsi dari anggaran SPPD adalah jalan rusak yang tak diperbaiki, sekolah yang tak terawat, dan bantuan sosial yang tak tersampaikan.
"*Keadilan tidak butuh narasi panjang di media massa. Keadilan butuh keberanian untuk menyeret mereka yang mencuri hak rakyat ke balik jeruji besi, tanpa peduli seberapa mentereng jabatan mereka.*"
Jika hari ini hukum masih diam, maka jangan kaget jika suara jalanan akan mengambil alih. Karena pada akhirnya, ketika kepercayaan telah diruntuhkan, hanya perlawanan yang tersisa.
Pangkalpinang tidak butuh pejabat yang pintar bertamasya dengan uang rakyat, kita butuh mereka yang punya urat malu yang belum putus.
*Tegakkan hukum seadil-adilnya, atau akui saja bahwa keadilan di kota ini sudah mati!*
Penulis i: muhammad septiawan. Koordinator wilayah Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) BABEL
Tags:
Berita
