Jakarta - Artificial Intelligence (AI) di Indonesia bergerak cepat, nyaris tanpa jeda. Seperti pisau bermata dua, teknologi ini bisa menjadi alat konstruktif untuk mempercepat kemajuan bangsa, namun juga berpotensi destruktif bila jatuh ke tangan yang salah atau digunakan tanpa kesiapan literasi publik. Kita tidak bisa menghindar dari gelombang ini. Yang bisa dilakukan adalah menyiapkan masyarakat agar mampu menyikapinya secara kritis dan beradab.
Kompleksitas persoalan AI di Indonesia tidak semata soal infrastruktur digital atau regulasi. Yang lebih mendasar adalah kesiapan sumber daya manusia. Masyarakat masih membutuhkan edukasi agar tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi juga subjek yang memahami cara kerja, risiko, dan manfaatnya. Dalam konteks inilah dua sosok intelektual Indonesia tampil mengambil peran: *Kun Abyoto Wardana* dan *Rahadi Wangsapermana*
Kun dikenal publik sebagai “anak ajaib” karena menempuh pendidikan tinggi sejak usia 12 tahun. Namanya sempat mencuat dalam kontestasi politik DKI Jakarta sebagai kandidat Wakil Gubernur mendampingi Dharma Pongrekun. Kini, Kun berkiprah di dunia akademik sebagai Dekan di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN).
Sementara Rahadi—akrab disapa Rully—dikenal sebagai pengamat Perang Asimetris. Tulisan-tulisan dan pemikirannya tentang intelijen, geopolitik, dan wawasan kebangsaan tersebar di berbagai media nasional. Ia memimpin PT Royal Monarki Investama sebagai CEO, perusahaan yang tengah mengintegrasikan kerja sama teknologi strategis dengan Tiongkok, mulai dari dirgantara, maritim, hingga satelit dan telekomunikasi, baik untuk kepentingan militer maupun komersial.
Meski berasal dari latar yang berbeda, keduanya pernah mengenyam bangku kuliah di almamater yang sama: *Institut Teknologi Bandung* Kini, mereka kembali dipertemukan dalam satu misi: *membangun pemahaman dan diseminasi teknologi AI bagi masyarakat Indonesia.*
Baru-baru ini, Kun dan Rully memenuhi undangan kerja sama di Tiongkok dengan *Nanning Vocational and Technical University* sebuah perguruan tinggi yang memiliki School of Artificial Intelligence dan cukup dikenal di daratan Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut, Kun hadir mewakili ISTN, sedangkan Rully mewakili PT Royal Monarki Investama.
Visi yang dibangun tidak semata kerja sama institusional. Salah satu agenda utama adalah pertukaran pengajar di bidang AI serta pengiriman generasi muda Indonesia untuk belajar langsung di pusat-pusat pengembangan teknologi. Tujuannya jelas: membentuk bangsa yang cerdas dan menguasai teknologi, bukan bangsa yang dikendalikan oleh teknologi.
Di tengah euforia digitalisasi, AI sering dipuja sebagai solusi instan bagi berbagai problem: dari pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan. Namun, tanpa fondasi etika dan literasi, AI juga bisa memperlebar kesenjangan sosial, mempercepat disinformasi, bahkan menjadi instrumen kontrol yang berbahaya.
Upaya Kun dan Rully menempatkan AI bukan sebagai komoditas semata, melainkan sebagai pengetahuan strategis yang harus dipahami publik. Pendekatan ini menandai pergeseran penting: dari sekadar adopsi teknologi menuju kedaulatan teknologi.
Indonesia berada di persimpangan. AI bisa menjadi motor peradaban baru atau justru alat yang memperdalam ketergantungan. Masa depan itu tidak ditentukan oleh mesin, melainkan oleh cara manusia menyiapkannya. Seperti pisau, AI akan mengikuti tangan yang menggenggamnya—apakah untuk mengiris jalan kemajuan, atau melukai dirinya sendiri. (Gus'Wedha)
