Penulis: Joy, Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
Pangkal Pinang, Bangka Belitung - Pembicaraan tentang energi nuklir di Hotel Aston Pangkal Pinang, Sabtu (7/2/2026), tidak berlangsung sebagai perayaan kemajuan teknologi. Ia hadir sebagai diskusi yang lebih sunyi, namun jauh lebih mendasar bagaimana Indonesia, negara kepulauan yang rapuh oleh krisis iklim dan tekanan ekologis, membangun ketahanan energi tanpa mengorbankan laut, pesisir dan hak generasi mendatang?
Forum publik bertajuk “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” mempertemukan pengembang teknologi, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Dalam forum ini, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak diposisikan sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan sebagai ujian kapasitas negara dalam mengelola ilmu pengetahuan, risiko ekologis dan demokrasi energi.
Di tingkat global, energi nuklir kembali masuk dalam perhitungan kebijakan iklim. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menempatkan nuklir sebagai salah satu sumber energi rendah karbon yang mampu menyediakan listrik stabil dalam skala besar sebuah karakter penting di tengah ketergantungan energi terbarukan seperti surya dan angin pada kondisi cuaca dan sistem penyimpanan energi.
Badan Energi Internasional (IEA) juga mencatat bahwa pencapaian target dekarbonisasi global akan semakin sulit tanpa sumber energi baseload rendah emisi. Namun, lembaga-lembaga internasional tersebut menekankan satu hal yang sama yaitu nuklir hanya layak jika dijalankan dengan standar keselamatan, transparansi dan tata kelola lingkungan yang sangat ketat.
Kerangka inilah yang berulang kali ditekankan dalam diskusi di Pangkal Pinang.
Dr. Ahmad Nahwani, S.T., M.T., pemateri Analisis Dampak Lingkungan PLTN, menegaskan bahwa diskursus nuklir harus dibangun di atas landasan ilmiah, bukan opini.
“Nuklir memang rendah emisi karbon, tetapi itu tidak otomatis berarti rendah risiko. Karena itu, evaluasi tapak menjadi jantung dari seluruh proses. Di situlah kita menguji apakah suatu lokasi secara ekologis, geologis dan sosial benar-benar layak,” ujarnya.
Menurut Ahmad, evaluasi tapak bukan sekadar tahapan administratif, melainkan proses ilmiah multidisiplin yang menentukan apakah suatu wilayah dapat menanggung risiko teknologi nuklir dalam jangka panjang.
“Di wilayah pesisir seperti Bangka Belitung, analisis dampak harus mencakup dinamika arus laut, perubahan suhu air, kondisi terumbu karang, hingga potensi dampak akumulatif dalam puluhan bahkan ratusan tahun,” tambahnya.
Diskusi menjadi semakin tajam ketika pembicaraan menyentuh ekologi laut. Bangka Belitung bukan ruang kosong dalam peta energi nasional. Ia adalah wilayah pesisir dengan ekonomi biru yang hidup dalam perikanan, pariwisata bahari dan keanekaragaman hayati laut yang menopang ribuan keluarga.
Seorang peserta dari masyarakat pesisir menyuarakan kegelisahan yang bergema di ruang diskusi.
“Kami hidup dari laut. Satu kesalahan saja, dampaknya bukan teknis, tapi eksistensial.” jelas salah satu peserta dalam sesi diskusi.
Dalam standar jurnalisme lingkungan, pernyataan ini menegaskan bahwa lingkungan bukan latar belakang pembangunan, melainkan subjek utama yang harus dilindungi.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Dr. Ahmad Nahwani menekankan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi.
“Justru karena dampaknya bisa lintas generasi, pendekatan PLTN tidak boleh reaktif. Semua risiko harus dimodelkan, diuji dan dibuka ke publik sebelum satu keputusan diambil,” katanya.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip precautionary principle yang diadopsi UNEP dalam kebijakan lingkungan global ketika risiko besar dan belum sepenuhnya dipahami, kehati-hatian harus menjadi panduan utama.
Dimensi sosial menjadi salah satu sorotan utama dalam forum ini. Ir. M. Natsir, pemateri Perspektif Sosial, Partisipasi Publik dan Pembangunan Berkelanjutan, mengingatkan bahwa transisi energi bukan sekadar soal teknologi rendah karbon.
“Energi bersih tidak otomatis berarti energi adil. Kalau masyarakat lokal hanya menanggung risiko tanpa merasakan manfaat, maka itu bukan transisi, tapi pemindahan beban,” ujarnya.
Menurut Natsir, partisipasi publik harus dimaknai lebih dari sekadar sosialisasi satu arah.
“Masyarakat bukan objek penerima informasi. Mereka adalah subjek yang berhak ikut menentukan. Tanpa persetujuan sosial yang kuat, proyek sebesar apa pun akan rapuh,” katanya.
Ia menegaskan bahwa prinsip just energy transition yang diakui secara global harus diterjemahkan secara konkret di tingkat lokal.
“Jika PLTN hadir, manfaat ekonomi, pendidikan dan sosialnya harus nyata bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar janji,” tambahnya.
Kesiapan SDM dan Kedaulatan Pengetahuan
Isu lain yang mengemuka adalah kesiapan sumber daya manusia. Dr. Agus Puji Prasetyono menegaskan bahwa nuklir adalah teknologi berisiko tinggi yang menuntut disiplin pengetahuan dan budaya keselamatan yang kuat.
“PLTN tidak bisa dijalankan dengan pendekatan coba-coba. Ia membutuhkan SDM yang terlatih, beretika dan memiliki budaya keselamatan tinggi,” ujarnya.
Menurut Agus, ketahanan energi tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan pengetahuan.
“Kalau kita bicara kedaulatan energi, kita juga harus bicara kedaulatan pengetahuan. Jangan sampai teknologi ini sepenuhnya bergantung pada tenaga asing,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kesiapan SDM harus mencakup tahap operasi, pengawasan, hingga mitigasi risiko.
“Kesalahan manusia adalah salah satu risiko terbesar dalam industri nuklir. Karena itu, sistem pendidikan dan sertifikasi harus dibangun jauh sebelum reaktor beroperasi,” ujarnya.
Dari sisi pengembang, Andri Yanto, S.H., Junior Manager Thorcon Indonesia, menegaskan bahwa rencana PLTN di Bangka Belitung masih berada pada tahap awal.
“Yang sedang dilakukan saat ini bukan pembangunan pembangkit listrik, melainkan evaluasi tapak dan pengujian teknologi. Ini fase untuk memastikan apakah secara keselamatan dan lingkungan layak dilanjutkan atau tidak,” katanya.
Menurut Andri, teknologi reaktor thorium yang dikembangkan Thorcon dirancang dengan pendekatan keselamatan pasif.
“Kalau dalam proses evaluasi ditemukan risiko yang tidak bisa diterima, proyek ini tidak akan dilanjutkan. Keselamatan dan lingkungan adalah prasyarat, bukan kompromi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi.
“Tanpa kepercayaan publik, teknologi setinggi apa pun tidak akan berjalan,” katanya.
Forum ini juga menyinggung dimensi politik energi. Seorang akademisi kebijakan publik mengingatkan bahwa nuklir bukan teknologi pasar bebas.
“Nuklir bukan soal bisnis cepat. Ia menuntut disiplin negara, transparansi, dan tanggung jawab lintas generasi.” ucap seorang akademisi dalam diskusi.
Pengalaman negara seperti Prancis, Korea Selatan dan Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan PLTN bergantung pada institusi yang kuat dan kepercayaan publik yang terjaga.
Diskusi di Pangkal Pinang memperlihatkan bahwa dukungan dan penolakan terhadap PLTN sering lahir dari sumber yang sama yaitu ketidakpastian. Karena itu, edukasi publik menjadi kunci.
Seorang peserta merangkum esensi forum dengan kalimat reflektif.
“Yang paling berbahaya bukan nuklir, tapi keputusan yang dibuat tanpa pengetahuan dan tanpa dialog.”
Bangka Belitung hari ini menjadi cermin Indonesia. Di satu sisi, ada tuntutan energi bersih, stabil dan berdaulat di tengah krisis iklim. Di sisi lain, ada laut, pesisir dan sejarah panjang eksploitasi sumber daya yang tidak boleh terulang.
PLTN Thorcon yang masih berada pada tahap awal belum menjadi jawaban final. Namun satu hal menjadi jelas bahwa masa depan energi Indonesia tidak bisa dibangun dalam ruang tertutup.
Di antara ombak, krisis iklim dan denyut atom, pelajaran paling penting dari Bangka Belitung adalah ini sebagai transisi energi yang berkelanjutan hanya mungkin jika sains, ekologi dan demokrasi berjalan beriringan.
