PANGKALPINANG — Keberadaan bangkai kapal KM Lintas Armada Nusantara yang terbalik di alur perairan Pelabuhan Pangkalbalam sejak 7 Juli 2024 hingga kini belum juga dievakuasi, memunculkan tanda tanya serius terkait komitmen keselamatan pelayaran di wilayah tersebut.
Hampir dua tahun berlalu, namun bangkai kapal masih bertahan di titik yang sama—di jalur strategis yang menjadi nadi lalu lintas kapal keluar-masuk pelabuhan. Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi menjadi ancaman laten bagi navigasi kapal, terutama pada saat arus padat maupun kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
Berdasarkan penelusuran redaksi jejaring KBO Babel dan TitahNusa.com, tidak terlihat adanya progres signifikan di lapangan terkait upaya evakuasi. Situasi stagnan ini memunculkan kesan adanya pembiaran, atau setidaknya lambannya koordinasi antar pihak yang bertanggung jawab.
Upaya konfirmasi pun dilakukan kepada Kepala KSOP Pangkalbalam, Saiful Anwar. Respons cepat diberikan, namun belum menjawab substansi persoalan. Ia mengaku tengah menjalankan tugas dinas luar dan mengarahkan konfirmasi kepada bawahannya.
“Saat ini saya sedang di bandara, ada kegiatan dinas luar. Untuk konfirmasi bisa langsung ke Pak Fahruddin selaku koordinator,” ujarnya singkat.
Hal senada disampaikan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Kasi Lala), Danur, yang juga tengah berada di luar daerah. Ia menyarankan agar konfirmasi dilanjutkan ke pihak internal yang ditunjuk.
Benang kusut justru mulai terlihat saat Fahruddin, pihak yang disebut sebagai koordinator, memberikan penjelasan. Ia menyebut bahwa proses evakuasi masih bergantung pada penyelesaian administrasi oleh pemilik kapal.
“Berdasarkan informasi dari pemilik kapal, saat ini masih dalam proses pembebasan gross akta kapal. Jika sudah selesai, mereka akan segera melakukan evakuasi,” jelasnya.
Pernyataan ini membuka fakta lain: bahwa penanganan bangkai kapal di jalur pelayaran vital ternyata belum berada pada fase eksekusi, melainkan masih terjebak dalam urusan administratif. Padahal, keberadaan bangkai kapal di alur aktif seharusnya masuk dalam kategori prioritas tinggi dari sisi keselamatan pelayaran.
Ironisnya, tidak ada kejelasan mengenai tenggat waktu penyelesaian administrasi tersebut, apalagi jadwal pasti evakuasi. Lebih jauh lagi, belum tergambar langkah konkret dari otoritas pelabuhan untuk memitigasi risiko selama bangkai kapal masih berada di lokasi.
Kondisi ini memantik kekhawatiran publik. Pasalnya, alur Pelabuhan Pangkalbalam bukan sekadar jalur biasa, melainkan simpul penting aktivitas ekonomi dan logistik di Bangka Belitung. Gangguan sekecil apapun di jalur ini berpotensi menimbulkan dampak berantai, mulai dari keterlambatan distribusi hingga risiko kecelakaan laut.
Di tengah situasi ini, publik menanti ketegasan otoritas. Apakah keselamatan pelayaran akan terus bergantung pada penyelesaian administrasi pihak swasta, atau ada langkah tegas dari regulator untuk memastikan jalur pelayaran tetap aman?
Hingga berita ini diterbitkan, ruang konfirmasi tetap terbuka bagi pihak KSOP Pangkalbalam untuk memberikan penjelasan lanjutan, termasuk langkah konkret, tenggat waktu evakuasi, serta upaya mitigasi risiko yang telah atau akan dilakukan. Prinsip keberimbangan tetap dijaga, namun publik juga berhak atas kepastian—terutama menyangkut keselamatan di jalur pelayaran. (KBO Babel)
Tags:
Berita
